PERILAKU ORGANISASI
KEKUASAAN DAN POLITIK
Oleh : Tedi Koswara, SP., MM.

Secara Umum Kekuasaan, diartikan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi perilaku pihak lain sehingga pihak lain berperilaku sesuai dengan kehendak pihak yang mempengaruhi. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi orang lain baik sebagai individu maupun kelompok. Seorang pemimpin biasanya menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan kelompok, dengan kata lain kekuasaan merupakan sarana untuk memudahkan pencapaian tujuan.

Kekuasaan adalah suatu kapasitas atau potensial. Aspek paling penting dari kekuasaan adalah kekuasaan merupakan suatu fungsi dari ketergantungan (dependency) artinya seseorang dapat mempunyai kekuasaan terhadap anda hanya jika dia mengendalikan sesuatu yang anda inginkan.

Untuk memahami perilaku organisasil kita perlu mengetahui bagaimana kekuasaan diperoleh dan dijalankan. Kekuasaan merupakan suatu kenyataan hidup organisasional dan tidak dapat dihilangkan. Pendekatan Perilaku Organisasi melalui metoda kognitif, behavioral dan sosial learning.
Kognitif (Internal Determination) yaitu perilaku ditentukan oleh dirinya sendiri atau ditentukan oleh orang tersebut, Behavioral merupakan fungsi konsekwensi dimana perilaku menjadi rajin apabila honor (konsekuensi) besar sedangkan sosial learning perilaku sebagai interaksi dari faktor external dan internal, tetapi faktor ekternal lebih kuat.
Menurut French dan Raven ada lima dasar-dasar kekuasaan atau sumber kekuasaan. Pertama, Kekuasaan Paksaan (Coercive Power). Dimana seseorang bereaksi terhadap kekuasaan karena rasa takut akan akibat negatif yang mungkin akan terjadi jika ia gagal mematuhi. Kekuasaan ini bertumpu pada penerapan atau ancaman untuk menerapkan sanksi-sanksi fisik. Kedua, Kekuasaan Imbalan (Reward Power) Dimana pematuhan yang dicapai berdasarkan kemanpuan untuk mebagikan imbalan yang dipandang oleh orang lain sebagai penghargaan, seperti kenaikan pangkat dll. Ketiga, Kekuasaan Keabsahan (Legitimate Power). Diperoleh seseorang sebagai hasil dari posisinya dalam hirarki formal dari suatu organisasi. Keempat, Kekuasaan Kepakaran ( Expert Power). Dimiliki sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian, keterampilan istimewa atau pengetahuan khusus. Dan Kelima Kekuasan Rujukan (Referent Power). Pengaruh didasarkan pada pemilikan sumber daya atau ciri pribadi yang diinginkan oleh seorang individu. Pengaguman terhadap orang lain dan suatu hasrat untuk menjadi orang tersebut.
Selain itu, kekuasaan politik dapat dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya ataupun masyarakat pada umumnya.
Ramlan Surbakti dalam bukunya yang berjudul Memahami Ilmu Politik, menyebutkan kekuasaan merupakan konsep yang berkaitan dengan perilaku. Kekuasaan dipandang sebagai gejala yang selalu terdapat dalam proses politik, namun diantara ilmuwan politik tidak ada kesepakatan mengenai makna kekuasaan. Akan tetapi politik tanpa kekuasaan bagaikan agama tanpa moral.
Dalam kamus ilmu politik terdapat beberapa konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (power), seperti pengaruh (influence), persuasi (persuation), kekuatan (force) dan kekerasan (coercion).
Influence, adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela. Persuation adalah kemampuan meyakinkan orang lain dengan argumentasi untuk melakukan sesuatu. Force, adalah kemampuan mempengaruhi orang lain dengan menggunakan tekanan fisik, seperti membatasi kebebasan, menimbulkan rasa sakit ataupun membatasi pemenuhan kebutuhan biologis pihak lain agar melakukan sesuatu. Sedangkan coercion adalah peragaan kekuasaan atau ancaman dan paksaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap pihak lain agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan kehendak pihak pemilik kekuasaan
Politik, menurut Jones (1985). Adalah aktivitas untuk mendapatkan, mengembangkan, menggunakan kekuasaan dan sumber-sumber lainnya untuk memperoleh hasil yang diinginkan dalam situasi dimana adanya ketidakpastian atau adanya ketidaksepakatan tentang suatu pilihan. Perilaku Politik dalam Organisasi adalah : kegiatan-kegiatan yang tidak diminta sebagai bagian dari peran formal seseorang dalam organisasi, tetapi yang mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi, distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi. Perilaku Politik dalam organisasi adalah kegiatan-kegiatan yang tidak diminta sebagai bagian dari peran formal seseorang dalam organisasi., tetapi yang mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi, distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi.\
Ada semacam Pandangan tertentu dari anggota organisasi tentang perilaku politik dalam organisasi diantaranya adalah :
1. Perilaku untuk mempengaruhi di luar sistem formal atau bersifat illegal dan sering kali bersifat sembunyi-sembunyi.
2. Perilaku dirancang untuk menguntungkan seseorang atau kelompok tertentu dengan mengorbankan kepentingan organisasi.
3. Perilaku yang dirancang untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, kemungkinan melalui cara-cara yang bersifat memecah belah dan petentangan atau konflik.

Etika Berpolitik. Tidak ada cara yang jelas untuk membedakan permainan politik etis dan tidak etis. Untuk mempertimbangkannya ada beberapa pernyataan diantaranya adalah :
Manajemen Kesan. Yaitu proses yang ditempuh individu dalam upaya mengendalikan kesan-kesan orang lain mengenai dirinya. Teknik teknik manajemen kesan antara lain : 1). Kesesuaian (Konformitas), yaitu menyetujui pandangan seseorang agar memperoleh persetujuannya. 2). Dalih, yaitu penjelasan dari peristiwa yang menciptakan keadaan sulit yang diarahkan untuk meminimalkan keparahan yang tampak dari keadaan yang sulit. 3). Apologi, yaitu permintaan maaf. Mengakui tanggung jawab untuk sesuatu peristiwa yang tidak diinginkan dan serentak dengan itu berupaya untuk memperoleh ampunan atas tindakan itu. 4). Penyambutan Gembira. Penjelasan peristiwa yang menguntungkan untuk memaksimalkan implikasi yang diinginkan untuk diri sendiri. 5). Penyanjungan. Memuji orang lain mengenai kebajikan mereka dalam suatu upaya untuk membuat diri sendiri tampak tanggap (perpektif) dan disukai. 6). Menolong. Melakukan suatu yang baik kepada seseorang untuk memperoleh persetujuan orang tersebut. 7). Asosiasi. Meningkatkan atau melindungi citra seseorang dengan mengelola informasi mengenai orang-orang dan urusan-urusan dengan mana seseorang dikaitkan.
Perilaku Defensif. Mencakup perlindungan kepentingan diri maupun promosi. Sering individu menjalankan perilaku defensif yang reaktif dan proaktif untuk menghindari tindakan, (menyesuaikan secara berlebihan, mengelakan tanggung jawab, berlagak pilon dan depersonalisasi, Mengulur dan memuluskan serta menunda-nunda). Penyalahan (mengkilapkan, bermain aman, membenarkan, mencari kambing hitam, salah menyatakan dan meningkatkan komitmen). atau perubahan (menentang perubahan dan melindungi lapangan rumput).
Menghadapi fenomena-fenomena politik demikian, diperlukan adanya fungsi kontroling. Kontrol tersebut bisa datang dari diri sendiri, pihak lain, kontrol internal-personal mampu menekan ego dan hasrat yang meluap-luap, kontrol sosial sebagi wujud kebersamaan zoon politicon melalui sikap politik. Selain itu, perlu untuk dipahami bersama bahwa kekuasaan bukanlah sebuah kedudukan an sich, tetapi adalah tanggung jawab dan tindakan untuk mengabdi. Ketika kekuasaan hanya dipandang sebagai kedudukan maka pragmatisme dan opportunitas menjadi stempel yang melekat.



Kesimpulan.
Salah satu alasan mengapa banyak dari kita suka bekerja untuk dapat bekerja sama dengan orang-orang yang berkuasa adalah pada umumnya mereka lebih menyenangkan bukan karena watak aslinya tetapi karena reputasi dan realitas menjadi kuasa memungkinkan mereka lebih leluasa dan mampu mendelegasikan kepada orang lain.
Manajer yang efektif menerima baik kodrat politik dari organisasinya, dengan menilai perilaku dalam suatu kerangka politik, dapat meramalkan dengan lebih baik tindakan orang lain dan menggunakan informasi ini untuk merumuskan strategi politik yang akan membawa keuntungan bagi diri sendiri dan unit kerja.
Karyawan berperingkat lebih rendah, yang kekurangan dasar kekuasaan dan cara pengaruh yang diperlukan untuk mengambil manfaat dari dalam permainan politik, merasakan politik organisasi sebagai sumber frustasi dan mengidentifikasikan kepuasan yang lebih rendah. Tetapi karyawan berperingkat lebih tinggi yang berada dalam posisi yang lebih baik untuk menangani perilaku politik dan mengambil manfaat dari situ, tidak cenderung memperlihatkan sikap negative.

Jambi, 25 Desember 2009. Pukul 00. Wib.